oleh

Terkait Komentar Hamdanim Tentang BPKS, Ini Tanggapan Ketua Lemkaspa!

Banda Aceh – Realisasi Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Bebas Sabang BPKS, hingga akhir Desember mencapai 83.12% dari total Anggaran tahun 2019  sebesar 221.4 milyar rupian.

Capaian angka 83.12%  anggaran (BPKS) tahun 2019 bukan hal yang membangkan untuk diapresiasi, hal ini di sampaikan oleh Ketua Lemkaspa Samsul Bahri, terkait komentar Plt Kepala BPKS Sabang beberapa waktu yang lalu, serta terkait komentar salah yang mengaku tokoh Sabang Hamdanim terkait keberhasilan serapan anggaran di BPKS, Senin 30 Desember 2019

“Capaian ini bukan sesuatu yang istimewa, kalau indikatornya diukur mengacu pada serapan anggaran” tegas Samsul

Indikator tersebut bisa diukur apabila kedudukan (BPKS) termasuk dalam Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Namun yang perlu diketahui  yang bahwa (BPKS), bukan (SKPA), Badan tersebut memiliki wewenang khusus berdasarkan Kepres No. 13 Tahun 2000.

“Kalau indikator serapan anggaran menjadi acuhan dasar, keberadaan (BPKS) sama dengan kedudukannya dengan SKPA,” kata Samsul

Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dibentuk melalui Kepres No 13 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 105 Tahun 2012 , tentang pengelolaan Keuangan Pada Badan Penguasahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang.  Artinya kedudukan (BPKS) selevel Kementerian.

“Jadi kemajuan BPKS lebih mengedepankan pengembang yang sifatnya bonafit dalam mengembangakan sektor perdagangan, bukan pada tingkat serapan anggaran, lebih baik BPKS dileburkan saja  menjadi bagian Dinas Pekerjaan Umum ( PU) apabila kemajuan BPKS, indikator yang diukur mengacu pada penggunaan anggaran,” pungkas Samsul

Sebelumnya Plt Kepala BPKS Razuardi menyebutkan bahwa realisasi anggaran BPKS tahun 2019 sangat maksimal yang mencapai 83.12%. ini merupakan hal yang sangat luar biasa sebagai mana di kutip disalah satu media.

“Plt Kepala Badan Penguasahaan Kawasan Sabang (BPKS), hingga 23 Desember 2019, merealisasikan serapan anggaran sebesar 83,12 persen atau setara Rp184 miliar dari pagu sebesar Rp 221,4 miliar tahun anggaran 2018-2019,” kata Razuardi

Lebih lanjut, tambah Samsul, (BPKS) yang diperkuat dengan aturan khusus semestinya menjadi motor penggerak Iklim Investasi dalam sektor perdagangan di pelabuhan bebas Sabang.

Kalau indikator keberhasil program kerja (BPKS) diukur berdasarkan serapan anggaran yang mencapai 83.12%, “Anak SD juga bisa menghabiskan anggaran,” cetus ketua Lemkaspa.

Lebih lanjut, tambah ketua Lemkaspa, Kawasan sabang memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan strategis sebagai pintu gerbang utama bagi kegiatan jasa, dagang, dan keuangan regional dan internasional di kawasan Barat Indonesia, kerena letak Sabang secara giografis berada pada jalur pelayaran tersibuk di dunia yang menghubungkan Asia dengan Benua Eropa.

Samsul mengharapkan, Pimpinan (BPKS) kedepan hendaknya bisa memikirkan upaya-upaya strategis dalam memajukan Sabang. Jangan sekedar menghabiskan anggaran untuk proyek fisik yang sifatnya hanya menguntung satu pihak.

Arah pembangunan Sabang dibawah kendali BPKS dapat tumbuh menjadikan kawasan penyedia jasa dalam bidang perdagangan untuk kawasan Asia, apabila pimpinan BPKS memiliki arah pembangunan sabang sebagai kawasan pelabuhan bebas.

Hal tersebut sangat mungkin untuk dilakukan apabila kepala BPKS kedepan memiliki arah pengembangan Sabang dengan mengoptimalkan peran dan potensi kawawasan dengan mengarahkan pembangunan pada sektor utama, yakni bidang jasa, industri dan perdagangan, dengan demikian iklim investasi jasa perdagangan Provinsi Aceh dapat tumbuh dan berkembang di kawasan pelabuhan bebas Sabang, pungkas ketua Lemkaspa Samsul (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed